• PKWT (PHL) TANPA perjanjian kerja secara TERTULIS dinyatakan PKWTT oleh MA.

    Hubker-PKWT-PKWTT-ilustrasi-hc4us

    Sesuai putusan Mahkamah Agung No. 603 K/Pdt.Sus-PHI/2015, yang pada intinya memperkuat putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 14/G/2014/PHI.PN.TPI, dalam hal tidak adanya perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan dan pekerja mengakibatkan hubungan kerja dinyatakan sebagai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).

    Masih ada beberapa HR Manager yang lupa atau dengan sadar tidak melakukan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) secara tertulis ketika PKWT sudah berakhir jangka waktunya, namun pekerja dimaksud masih dipekerjakan tanpa di-cover oleh perjanjian kerja secara tertulis, sehingga sesuai ketentuan peraturan perUUan dinyatakan sebagai PKWTT.

    Kalaupun akan memperbaiki, biasanya para HR Manager langsung terpikir “bikin perpanjangan PKWT dengan back date“. Apakah perbaikan dengan cara “bikin perpanjangan PKWT dengan back date” masih layak ada dalam alam pikiran para HR Manager atau sudah selayaknya ditinggalkan?

    Di sisi lain, saat ini sudah semakin lebih banyak pekerja yang semakin memahami ketentuan perUUan yang berlaku. Kalau sampai diperselisihkan ke PHI oleh pekerja, hasilnya akan seperti yang sudah sering terbuktikan melalui putusan PHI/MA. Dan salah satu contohnya adalah putusan Mahkamah Agung No. 603 K/Pdt.Sus-PHI/2015.

    Sekedar refresh ketentuan dalam pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003 menyatakan sebagai berikut:

    • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
    • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

    Semoga bermanfaat.

    Salam,

    Barkah

    hc4us Community

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *